Wajib belajar 9 tahun dibarengi dengan adanya kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Kualitas tersebut diawali dari adanya program pendidikan yag bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program wajar 9 tahun ini dicanangkan pada tahun1994 adalah kelanjutan dari program wajar pendidikan dasar 6 tahun.
Dengan adanya program ini maka mendapatkan respon yang bermacam-macam dari para pemerhati dan pelaku pendidikan diantaranya adalah bahwa ketika ada suatu program wajib belajar maka pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekoah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu maka pendidikan 9 tahun diberikan secara gratis . Salah satu alasan yang dengan adanya mewajibkan pendidikan dasar berarti sudah otomatis ini adalah kewajiban negara. Pendidikan wajar 9 tahun dengan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan gratis.

Memang sudah sejak tahun 1984 tepatnya pada masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto bahwa pendidikan wajib belajar 9 sudah ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat dinikmati oleh semua anak Indonesia. Namun perkembangan demi perkembangan dilewati masyarakat sehingga kebutuhan akan adanya pendidikan tak terelakkan. Selain itu bagi bangsa Indonesia akses terhadap pendidikan sesungguhnya telah menjadi komitmen antara Pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam dal UU no 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan Nasional.

Bagi negara maju pendidikan gratis selain karena tuntutan konstitusi mereka juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Mulai Inpres nomor 10 tahun 1971 tentang pembangunan Sekolah Dasar dan Inpres-inpres selanjutnya. Negeri ini telah berusaha memberikan pendidikan murah untuk anak bangsa. Puluhan ribu gedung sekolah dasar telah dibangun dan puluhan ribu guru sekolah dasar diangkat agar pemerataan kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah dari kota sampai ke desa-desa.

Semua warga negara kaya atau miskin diberi kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar enam tahun yang biayanya dapat dijangkau golongan miskin. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun hanyalah satu saja dari program prioritas pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Menurut SUSENAS tahun 2003 sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan. Anak usia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah masih sekitar 693,7 ribu orang (1,7%). Sementara itu yang tidak bersekolah lagi baik karena putus sekolah maupun karena tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk 7-15 tahun. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan.

Pendidikan Gratis

Pada bulan Juli 2005 akan diselenggarakan konsep sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dan sederajat. Namun pengertian gratis masih menjadi perdebatan. Gratis yang dimaksud bukan gratis untuk segalanya, namun gratis yang terbatas. Konsep sekolah gratis dalam PKPS BBM tersebut adalah memberikan biaya operasional kepada sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB serta pondok pesantren Salafiah, Pengelola Program Wajar 9 tahun.

Namun yang menjadi permasalahan adalah sekolah yang sudah mapan atau sekolah kaya, agar para kadispen dan Kepala Kantor Wilayah Depag mendiskusikan di Forum agar disempurnakan. Namun ada satu hal yang tidak dapat ditawar-tawar adalah bahwa semua siswa miskin dimanapun bersekolah dijamin mendapatkan layanan pendidikan dasar yang layak tanpa dipungut segala macam bentuk iuran.
Untuk SMA/MA/SMK mulai bulan Juli tahun 2005 meningkatkan unit cost beasiswa dari 25.000 menjadi 65.000. Dengan konsep sekolah gratis ini banyak celah-celah atau kemungkinan akan penyalahgunakan wewenang yang dapat dilakukan baik ditingkat sekolah, kabupaten/kota, propinsi maupun di pusat.

Selain itu juga ada imbauan bahwa dana operasional sekolah dari pusat bukan berarti untuk menggantikan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan bagi daerah untuk mengurangi dana APBD dengan adanya dana PKPS ini, justru dana pendidikan di daerah lebih ditingkatkan di masa yang akan dating agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan hanya sekedar meningkatkan angka partisipasi tetapi juga lebih layak dan terjamin mutunya.

Bantuan operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB dan pondok Pesantren Salafiyah setara SD , SMP/MTs/SMPLB dan Pondok Pesantren Salafoiyah setara SMP penyelenggaraa wajib Belajar Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi siswa pendidikan mennegah (SMA/SMK/MA/SMLB) dari keluarga kurang/tidak mampu.

Pemerintah memberikan BOS langsung ke sekolah, madrasah dan pondok pesantren Salafiyah setara pendidikan dasar guna membantu kegiatan proses pembelajaran dan pembiayaan pendidikan siswa untuk Buku pendaftaran siswa baru, buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan, biaya pemeliharaan sekolah, biaya ujian baik itu ulangan umum bersama maupun ulangan umum harian, biaya honor guru, dan transportasi siswa kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah.

Satuan bantuan operasional sekolah tingkat SD/MI/SDLB dan pondok pesantren Salafiyah setara SD penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sebesar 235.00/siswa/tahun.

Satuan bantuan operasional sekolah (BOS) SMP/MTS/ SMPLB dan Pondok Pesantren Salafiyah setara SMP Penyelenggara Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun sebesar 324.500/siswa/tahun.

About these ads